Jakarta – Pengamat sepak bola dan politik, Ari Junaedi, menilai persepakbolaan Indonesia berada dalam kondisi sangat darurat. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu keputusan Badan Sepak Bola Dunia (FIFA). Ide untuk menggelar kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI dadakan sebelum 30 Mei menurutnya tidak perlu dilakukan.
“Semua pihak sebaiknya menahan diri. Lebih baik berkompromi mencari solusi terbaik demi sepak bola Indonesia,” kata Ari saat dihubungi, Rabu, 25 Mei 2011.
Ari berpendapat langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang berupaya mempertermukan Komite Normalisasi, kelompok 78 pemilik suara PSSI, KONI/KOI, serta Arifin Panigoro dan Jenderal George Toisutta, udah tepat. “Semuanya harus disatukan dalam satu kerangka,” katanya.
Masukan dari semua pihak itu nantinya bisa disampaikan ke FIFA melalui Komite Normalisasi atau KONI/KOI. Pemerintah melalui Duta Besarnya di Swiss juga bisa melakukan negosiasi ke FIFA. Langkah ini seiring dengan langkah Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar yang akan melaporkan langsung ke FIFA agar Indonesia terhindar dari sanksi atau merinagankan sanksi jika harus kena.
Kegagalan Kongres PSSI 20 Mei lalu, kata Ari, karena kelompok yang mengaku mayoritas dengan 78 suara ngotot mengusung Arifin dan Toisutta. Padahal FIFA jelas-jelas telah melarang pencalonan keduanya. Wakil FIFA, Thierry Regenass, juga telah menjelaskan langsung, tapi mereka tetap tidak bisa menerima kenyataan itu.
Ari mengganggap penyelenggaraan Kongres PSSI dadakan hanya akan menambah persoalan baru. “Satu persoalan belum selesai malah mau menambah persoalan baru,” kata Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Padjadjaran Bandung itu.
Ari mengingatkan, semua pihak harus berpikir tentang kerugian besar yang akan diderita Indonesia apabila Indonesia diberi sanksi FIFA. “Pikirkan tentang nasib pemain sepak bola, sponsor, hingga penjual teh botol,” ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar